Penyampaian Aspirasi dari Gabungan Ormas Sulteng di Kantor DPRD Provinsi Sulteng
Sekretariat Dewan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menerima penyampaian aspirasi dari gabungan organisasi masyarakat (Ormas) Sulteng, Selasa (10/12/2024).
Bandung – Pimpinan dan Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kunjungan kerja ke Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Dalam kunjungan tersebut, rombongan disambut oleh Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan, Bapak Iwan Suwanagiri, ST, M.Sc.
Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari sistem dan kelembagaan yang diterapkan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dalam pemeliharaan jalan. Sulawesi Tengah diketahui memiliki 1.700 kilometer panjang ruas jalan provinsi yang memerlukan pemeliharaan berkala, meliputi pencegahan, perawatan, dan perbaikan. Namun, beberapa ruas jalan di provinsi ini, seperti Jalan Samudera III Palu, Jalan Provinsi Luwuk Timur-Masama, serta ruas Jalan Kalawara-Kulawi, berada dalam kondisi rusak, terutama saat musim hujan.
Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu contoh dengan sistem pemeliharaan yang baik. Dari 2.362 kilometer panjang ruas jalan provinsi di Jawa Barat, 85,21 persen berada dalam kondisi mantap. Dinas ini memiliki enam Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Jalan dan Jembatan (PJJ) yang bertanggung jawab atas wilayah kota/kabupaten, serta satu UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi.
Sistem pemeliharaan yang diterapkan mencakup monitoring rutin, survei kondisi jalan, penyusunan SOP, dan pengadaan peralatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 51 Tahun 2016. UPTD PJJ terdiri dari Kepala UPTD, Kepala Seksi Pembangunan sebagai Ketua Tim Pengawas, Kepala Seksi Pemeliharaan sebagai Ketua Tim Persiapan, dan Ketua Tim Pelaksana yang memimpin pengamat, mandor, serta pekerja.
Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat juga memiliki sumber daya manusia yang besar, yakni 31 Kepala Satuan Pengelolaan Jalan dan Jembatan, 70 pengamat, 228 mandor, dan 2.410 pekerja. Pekerjaan pemeliharaan jalan dilakukan secara swakelola, dengan alokasi anggaran sebesar 25-35 persen dari total pagu anggaran dinas setiap tahunnya.
“Catatan dari pertemuan ini akan menjadi bahan perbandingan bagi DPRD Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendorong sistem, kelembagaan, dan penganggaran pemeliharaan jalan serta jembatan di Sulawesi Tengah,” ujar salah satu anggota Komisi III DPRD Sulawesi Tengah.
Laporan: Rizky Aditya Paransa
