Kedudukan

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Dan Anggota DPRD merupakan pejabat Daerah Provinsi.

DPRD mempunyai fungsi :

1. Pembentukan Perda;
2. Anggaran;
3. Pengawasan;

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

1. Membentuk Perda bersama Gubernur;
2. Membahas dan memberikan persetujuan Raperda tentang APBD yang diajukan oleh Gubernur;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
4. Memilih Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
5. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
10. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

DPRD mempunyai hak:

1. Interpelasi;
2. Angket; dan
3. Menyatakan pendapat.

Anggota DPRD mempunyai hak:

1. Mengajukan Raperda;
2. Mengajukan pertanyaan;
3. Menyampakan usul dan pendapat;
4. Memilih dan dipilih;
5. Membela diri;
6. Imunitas;
7. Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
8. Protokoler; dan
9. Keuangan dan administratif.