Simak agenda dan kinerja terbaru Dewan dalam menjalankan amanah rakyat, dari ruang sidang hingga kunjungan kerja ke daerah.
Palu-Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Sulawesi Tengah Novalina menghadiri rapat paripurna istimewa dengan agenda pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 55 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah periode 2024-2029.
Delegasi Komisi III DPRD Sulteng melakukan studi banding ke Jawa Barat untuk mempelajari praktik terbaik dalam pengelolaan sampah terpadu dan daur ulang, sebagai referensi untuk kebijakan di Sulteng.
Komisi IV DPRD Sulteng mengadakan rapat kerja dengan Dinas Kesehatan Provinsi, mendesak peningkatan fasilitas dan sumber daya di Puskesmas untuk pelayanan kesehatan dasar yang lebih merata.
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulteng menyelesaikan pembahasan akhir Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, siap untuk disahkan dalam paripurna mendatang.
Ketua DPRD Sulteng, Arus Abdul Karim, bersama jajaran pimpinan dan anggota, turut serta dalam upacara bendera memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di halaman Kantor Gubernur.
Perwakilan petani kelapa sawit dari Morowali Utara menyampaikan aspirasi mengenai fluktuasi harga dan kendala distribusi kepada Komisi II DPRD Sulteng, mencari solusi bersama untuk stabilitas ekonomi petani.
RD Sulawesi Tengah menggelar sosialisasi Perda Nomor X Tahun 202X tentang Perlindungan Anak di Palu, mengajak orang tua dan komunitas untuk memahami hak anak serta mencegah kekerasan.
Anggota Komisi IV DPRD Sulteng melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sigi untuk memantau langsung proyek pembangunan dan perbaikan jalan, memastikan kualitas serta progres sesuai target.
Rapat paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Sulteng, Arus Abdul Karim, membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Fokus pada optimalisasi alokasi anggaran untuk program prioritas daerah.
RDPU diselenggarakan untuk menampung masukan dari masyarakat, LSM, dan pelaku usaha terkait revisi zonasi pertambangan di beberapa wilayah, demi kebijakan yang adil dan berkelanjutan.
/
1