Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Mendampingi Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sulteng dalam Koordinasi dan Komunikasi (Korkom) Antar Daerah di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat,Bapak Dr. Suhardi Duka.,M.M serta dihadiri jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, yakni , Hj. Wiwik Jumatul Rofi'ah, S.Ag., M.H., Maryam Tamoreka.,S.Kom,Dr. I Nyoman Slamet, Sri Atun, Rahmawati M. Nur.S.Ag, Awaluddin.,S.Sos.,M.P.A Baharuddin Sapi'i.,S.P dan Aristan,S.T bersama Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tengah M. Sadly Lesnusa .,S.Sos.,M.Si

Dalam sambutannya, Gubernur mengawali dengan menyampaikan ucapan selamat datang kepada rombongan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah di Sulawesi Barat, sekaligus menegaskan pentingnya memperkuat sinergi dan kolaborasi antar daerah.

Ia menekankan bahwa sinergi lintas sektor dan lintas wilayah merupakan kunci utama dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dalam konteks tersebut, Gubernur Sulbar juga menyampaikan pentingnya validasi dan sinkronisasi data secara berkelanjutan melalui kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), guna memastikan ketepatan sasaran program.Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, lanjutnya, mengedepankan pendekatan kolaboratif melalui Program PASTI PADU yang mengintegrasikan penanganan kemiskinan dan stunting berbasis data, dengan dukungan dunia usaha melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Lebih lanjut, Gubernur memaparkan arah kebijakan pembangunan daerah melalui program quick wins Sulawesi Barat yang mencakup Sulbar Sehat, Sulbar Cerdas, Sulbar Responsif, dan Sulbar Berdaya. Program ini dirancang sebagai langkah percepatan dalam meningkatkan kualitas layanan dasar, memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

Dalam implementasinya, program tersebut didukung oleh berbagai intervensi strategis, antara lain penguatan layanan kesehatan melalui Pos Penimbangan Balita guna percepatan penurunan stunting, peningkatan akses pendidikan melalui program kembali bersekolah dan pembelajaran jarak jauh, serta penguatan pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat dan desa. Seluruh program tersebut diintegrasikan dalam kerangka PASTI PADU guna memastikan tidak terjadi tumpang tindih program di lapangan.

Pemaparan teknis kemudian disampaikan oleh dinas terkait, mencakup sektor kesehatan, pendidikan, sosial, serta pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari implementasi program prioritas tersebut.

Dalam sesi diskusi, Hj. Wiwiek Jumatul Rofi’ah menyampaikan pandangan yang komprehensif dan konstruktif terkait implementasi Program PASTI PADU.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang matang, tetapi juga oleh ketepatan sasaran serta kualitas pengawasan di lapangan.

Ia menyoroti pentingnya penguatan mekanisme pengawasan terhadap penyaluran bantuan berbasis CSR, agar setiap intervensi benar-benar menjangkau masyarakat yang berhak menerima manfaat, sekaligus meminimalisir potensi ketidaktepatan sasaran.

Lebih lanjut, ia menggarisbawahi urgensi sinkronisasi dan pemutakhiran data secara berkelanjutan melalui kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai fondasi utama dalam memastikan akurasi data kemiskinan dan efektivitas kebijakan.

Selanjutnya ia turut menyikapi arah kebijakan pemerintah daerah yang mulai menggeser pendekatan dari bantuan sosial menuju pemberdayaan masyarakat.Menurutnya, langkah tersebut merupakan strategi yang tepat, namun perlu diiringi dengan penguatan program yang terukur dan berkelanjutan agar mampu mendorong kemandirian ekonomi, khususnya bagi masyarakat miskin ekstrem.

Sementara itu, Dr. I Nyoman Slamet menyoroti sektor pendidikan, khususnya kondisi sarana dan prasarana yang masih memerlukan perhatian serius.

Ia juga mendorong penguatan inovasi pembelajaran, termasuk pembelajaran jarak jauh dan program transisi bagi anak putus sekolah, serta mengusulkan penyelenggaraan festival budaya tingkat Sulawesi sebagai sarana edukasi generasi muda dalam memperkuat kecintaan terhadap budaya lokal.

Menanggapi hal tersebut,Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, M. Sadly Lesnusa, menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki nilai strategis dalam memperkuat dukungan kelembagaan DPRD, khususnya dalam aspek perencanaan, penganggaran, dan pengawasan program pembangunan.

Ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD perlu terus diperkuat agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya tepat dalam perencanaan, tetapi juga efektif dalam implementasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Selain itu, ia juga menggarisbawahi pentingnya konsistensi dan integrasi data sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan yang akuntabel dan berkelanjutan.

Kegiatan ini diharapkan dapat semakin memperkuat sinergi antar daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, sekaligus mendorong percepatan pembangunan yang inklusif, adaptif, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

RILIS : AYU UTAMI DEWI/PPID SEKT. DPRD SULTENG