logo-dprd-sulteng
dummy image
dummy image
17 Sep 2025Admin DPRDSekretariat DPRD SultengUmum

KOMISI IV DPRD SULTENG TERIMA KORKOM DPRD BANGKEP

Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menerima kunjungan koordinasi dan konsultasi dari Komisi I DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan terkait usulan penambahan kuota Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah (PBI-Jamkesda) tahun 2025–2026. Pertemuan yang berlangsung di Gedung Wanita Bidarawasia, Rabu (17/09/2025), dipimpin Ketua Komisi IV Moh. Hidayat Pakamundi bersama anggota, serta menghadirkan pejabat dari Dinas Kesehatan dan BPKAD. Dalam sambutannya, Hidayat menegaskan pentingnya komitmen pemprov dalam menjamin layanan kesehatan bagi seluruh warga Sulteng, termasuk dari Bangkep. Anggota Komisi IV lainnya, Dr. I Nyoman Slamet, menekankan perlunya inovasi kebijakan berbasis pencegahan dan peningkatan kualitas SDM tenaga medis daerah. Komisi IV DPRD Sulteng menyatakan kesiapan mendukung usulan penambahan kuota dengan mempertimbangkan proporsionalitas jumlah penduduk dan kebutuhan layanan kesehatan. Sinergi antarlembaga dianggap kunci dalam memastikan pemerataan manfaat program kesehatan bagi seluruh masyarakat.

dummy image

Komisi IV DORD Sukteng terima Kunjungan Koordinasi dan Konsultasi Terkait Usul Penambahan Kuota Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah (PBI-JAMKESDA) Provinsi Sulawesi Tengah untuk kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 dan 2026.

kunker tersebut diterima Oleh Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, Moh Hidayat Pakamundi didampingi Wakil dan Anggota Komisi IV Zalzulmida A. Djanggola, S.H., M.Kn. Dr I Nyoman Slamet S.Pd M.Si, Winiar Hidayat Lamakarate, SE. Sementara itu, rombongan DPRD Bangkep berasal dari Komisi 1 l masing masing, Wakil Ketua Komisi I , Rusdin Sinaling, dan anggota terdiri dari Basri Liato, Habibullah Salomo S. Kep, Veririanus Lamasang, Rutdiansy Malonta S.Sos M.A.P.

Saat menerima rombongan dari Bangkep, Komisi IV menghadirkan pejabat dari Dinas Kesehatan dan BPKAD.

Pertemuan Berlangsung Gedung Wanita Bidarawasia, Ruang VIP DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, pada Rabu (17/09/2025)

Dalam kesempatan tersebut, Moh Hidayat Pakamundi Menyampaikan kunjungan Tersebut sangat berarti bagi dua pihak, karena yang dibahas terkait nasib dan hajat masyarakat Sulteng, khususnya dari Bangkep, terkait kesehatan. Tentang kesehatan Jaminan kesehatan daerah bahwa seluruh masyarakat Sulawesi Tengah di manapun di wilayah Indonesia Jika berobat maka pemerintah daerah Sulawesi Tengah punya kewajiban untuk menanggung biayanya tentunya ada kriteria, kriterianya mungkin kelasnya, kelasnya kelas tiga atau nanti bisa mungkin naik kelas tapi mungkin menambah selisih dan lain sebagainya.

Terkait dengan jaminan kesehatan daerah ini biaya atau jaminan mungkin yang bisa di tanggulangi atau bekerja sama dengan manajemen resiko terkait dengan berani sehat skemanya pemerintah menyelesaikan atau bekerja sama dengan BPJS.

Sekarang rumah sakit di Sulawesi Tengah yang berkunjung kurang lebih 200 - 300 perhari sekarang meningkat 100 % menjadi 600 - 700 orang per harinya. Semangat ini bukan hanya semangat, tapi tetap harus di barengi dengan perbaikan dari sisi sarana dan prasarana.

Kami menyampaikan apresiasi atas kunjungan DPRD Banggai Kepulauan. Permasalahan akses layanan kesehatan, khususnya terkait kuota PBI-Jamkesda, merupakan hal yang sangat penting dan menjadi perhatian bersama. DPRD Provinsi Sulawesi Tengah siap memberikan dukungan serta memperjuangkan agar kebutuhan masyarakat Bangkep dapat terakomodasi di tingkat provinsi.

/uploads/IMG_20250917_WA_0266_45a09a4082.jpg
/uploads/IMG_20250917_WA_0268_e1e434e080.jpg
/uploads/IMG_20250917_WA_0294_adf49b98f7.jpg

Dalam kesempatan lain Dr I Nyoman Slamet S.Pd M.Si menyampaikan bahwa keluarga masyarakat ada beban moral kita dalam hubungannya dengan program pemerintah efisiensi tuntutan masyarakat. Di sisi lain kami sangat mendukung Harapan dari teman2 dari DPRD Bangkep ayo kita bersama buat program yang mungkin tidak hanya sudah menjadi program gubernur kita tapi ada program baru, program kita dari masing-masing daerah misalnya salah satu contoh berani tidak kita menyiapkan atau menggunakan APBD kita untuk menyekolahkan anak-anak saya menjadi tenaga medis yang di butuhkan di sana,sehingga nanti untuk kembali sehingga bisa kembali ke daerah masing-masing lagi.

Berani tidak kita mengajak masyarakat nanti sakit ke rumah sakit mereka kontrol dulu agar tidak sakit sehingga kita fungsikan puskesmas, dan fungsi rumah sakit itu bukan sebagai tempat berobat tapi sebagai mall kesehatan.

Paling bagus program itu kita dorong bersama bahwa tidak lagi mengajak masyarakat berobat kerumah sakit tapi mengecek kesehatan sebelum dia sakit atau membiasakan pola hidup sehat.

Berkaitan dengan pemohonan tadi menambah kuota iuran jaminan kesehatan daerah harus di sesuaikan dengan proporsional jumlah penduduk.

Ia menambahkan bahwa sinergi antar-DPRD sangat penting untuk memastikan kebijakan pembangunan di bidang kesehatan dapat dirasakan manfaatnya secara merata, termasuk oleh masyarakat di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Sumber : Humas DPRD Sulteng

Rilis : Risly Wardian