Loading...
Sidang Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Pemerintah (LHP) BPK-RI
 Selasa, 23 Juni 2020

Sumber : HumPro Setwan DPRD Prov. Sulteng

DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Sidang Paripurna dalam Rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD pada hari Selasa 23/06/2020. Sidang Paripurna yang di pimpin oleh Wakil Ketua I DPRD H. Mohammad Arus Abdul Karim dan ikuti Ketua DPRD secara virtual, Wakil Ketua II, III DPRD, Gubernur, Anggota VI BPK RI yg hadir secara Virtual, Auditor Utama BPK-RI yg juga hadir secara virtual Kepala Perwakilan BPK-RI beserta Jajarannya, Forkopimda, Seluruh anggota DPRD baik secara Langsung maupun Virtual dan Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Provinsi Sulawesi Tengah baik yang ada diruang sidang maupun mengikuti secara virtual.

Sidang Paripurna yang di awali dengan penandatanganan naskah berita acara dan serah terima Laporan Hasil Pemeriksaaan Keuangan atas Laporan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2019 oleh Anggota VI Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia melalui Kepala Perwakilan BPK Prov. Sulteng kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov. Sulteng dan Gubernur Sulawesi Tengah. 

Dalam sambutan yang disampaikan oleh Anggota VI Badan Pemeriksaaan Keuangan Rapublik Indonesia Prof. Harry Azhar Azis M.A., Ph.D., CSFA menyampaikan sangat mengapresiasi Pimpinan serta Anggota DPRD Prov. Sulteng dan Gubernur Sulawesi Tengah beserta jajarannya atas kerja sama dalam mewujudkan komitmen untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Anggota VI BPK-RI mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan BPK dapat di simpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2019 telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material dan posisi keuangan pemerintah tanggal 31 Desember 2019 dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional dan arus kas, perubahan ekuitas pada tahun tersebut sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Untuk itu BPK RI dengan penuh keyakinan memberikan hasil laporan keuangan pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi tengah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dan hal ini merupakan kali ke tujuh Opini WTP diperoleh oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Wakil Ketua I DPRD Prov. Sulteng selaku Pimpinan Sidang Paripurna menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap jajaran BPK Pusat dan Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Tengah yang telah  menyelesaikan tugas penting melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2019. 

Selanjutnya, berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13  Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaaan BPK, maka hasil pemeriksaan BPK di klasifikasi dalam 4 ketegori ilham yaitu, Opini Wajar Tanpa Pengecualian, Opini Wajar Dengan Pengecualian, Opini Tidak Wajar, dan Pernyataan Menolak memberikan Opini. Untuk tahun anggaran 2019, sesuai yang disampaikan oleh Anggota VI BPK RI bahwa Sulawesi Tengah mendapat Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Secara Normatif, Pemberian Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tersebut merupakan penilaian tertinggi dalam tata cara kelola keuangan dan aset pada jajaran pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. 

Sementara itu, Gubernur dalam sambutannya menyampaikan atas nama pemerintah daerah sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Kepala Perwakilan BPK-RI berserta jajarannya yang telah menyelesaikan tugas pemeriksaan dalam melakukan audit terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Walaupun bekerja dalam suasana dan mekanisme kerja yang berbeda dari sebelumnya karena penyesuaian dalam menghadapi pandemi Covid-19. 

Lanjut Gubernur mengatakan dalam laporan hasil pemeriksaan yang di serahkan oleh BPK-RI tersebut memuat pernyataan pendapat berupa opini atas pemeriksaaan keuangan. Kita semua menyadari bahwa opini tersebut merupakan penilaian tertinggi terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2019 yang di tinjau dari berbagai hal diantaranya adalah kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengecualian intern.

Bagikan :
Beri Komentar :