Loading...
Rapat Paripurna Masa Persidangan Ke-III Pembahasan/Penetapan Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019
 Senin, 29 Juni 2020

Sumber : IT Humas DPRD Prov. Sulteng

Wakil Ketua III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah H. Muharram Nurdin, S,Sos., M.Si Memimpin Sidang Paripurna Pembahasan/Penetapan Raperda Terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019. Rapat yang berlangsung di ruang sidang Utama DPRD pada hari Senin, 29/06/2020 di ikuti oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusli Dg. Palabbi, SH MH, Seluruh Anggota DPRD dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sulawesi Tengah baik yang berada diruang sidang maupun mengikuti secara virtual.

Wakil Ketua III DPRD selaku pimpinan sidang menyampaikan bahwa pada rapat paripurna di masa persidangan ke-III kemarin setelah mendengar pidato pengantar bapak Gubernur atas penyampaian rancangan peraturan tentang pelaksanaan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2019. Berkenan dengan hal tersebut sesuai dengan undangan, agenda pokok sidang paripurna dewan pada hari ini adalah lanjutan pembahasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggran 2019 dengan kegiatan pandangan umum fraksi-fraksi. 

Ibrahim A Hafid Anggota DPRD Prov. Sulteng dari Fraksi Partai Nasdem sangat mengapresiasi sambutan pidato Gubernur pada nota pengantar rancangan peraturan daerah tentang pelaksanaan pertanggungjawaban tahun anggaran 2019. Fraksi Nasdem meyampaikan catatan-catatan sebagai pandangan umum partai Nasdem semata-mata bukan hanya politik tetapi demi kebaikan kita bersama oleh karena itu kami tetap konsisten untuk mencermati laporan tersebut. Fraksi Nasdem memberikan masukan dalam melengkapi laporan pelaksanaanpertanggung jawaban APBD Provinsi Sulawesi Tengah. 

Lebih lanjut fraksi Nasdem memandang bahwa telah banyak pencapaian yang telah didapatkan atas pengakuan-pengakuan dari pemerintah pusat terutama dengan penilai tentang laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggran 2019 dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK-RI. Seluruh Fraksi yang berada di DPRD Prov. Sulteng mengapresiasi kerja pemerintah daerah atas pencapaian 7 kali mendapatkan pengakuan dari BPK-RI yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Bagikan :
Beri Komentar :