Loading...
Gubernur Sulawesi Tengah Menyampaikan Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Rancangan Kebijakan Umum APBD
 Rabu, 29 Juli 2020

Sumber : IT Humas DPRD Prov. Sulteng

DPRD Provinsi Sulawesi tengah menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan Ke III tahun 2020 sehubungan dengan Penyampaian Realisasi Semester Pertama APBD tahun anggaran 2020, Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021. Rapat yang berlangsung di ruang Sidang Utama DPRD pada hari Selasa, 28 Juli 2020 di pimpin oleh Wakil Ketua II Hj. Zalzulmida A. Djanggola, SH., CN  dan di ikuti Wakil Ketua I  H. Mohammad Arus Abdul Karim, Wakil Ketua  III H. Muharram Nurdin, S.Sos., M.Si, Seluruh Anggota DPRD Prov Sulteng, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Dr.H. Rusli Dg. Pallabi, SH., MH, dan Seluruh OPD lingkup Provinsi Sulawesi Tengah. 

Gubernur Sulawesi Tengah yang di wakili Wakil Gubernur menyampaikan bahwa sesuai Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 160 ayat 1 dan 2 bahwa pemerintah daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD untuk 6 bulan berikutnya dan di sampaikan kepada DPRD paling akhir bulan Juli tahun anggaran 2020. Laporan Realisasi semester yang telah di sahkan adalah salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah untuk penggunaan keuangan daerah serta menjadi tolak ukur kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah yang telah di laksanakan dalam kurun waktu 6 bulan dan sisanya akan di pergunakan pada 6 bulan berikutnya.

Lanjutan dalam laporan tersebut Wakil Gbernur menyampaikan bahwa hasil yang di capai selama 6 terakhir belum sesuai dari apa yang kita harapkan hal ini di sebabkan dengan kondisi berkerja dalam suasana dan mekanisme kerja yang berbeda dari sebelumnya karena penyesuaian menghadapi pandemic Covid-19. Pendapatan sampai dengan bulan juni tahun 2020 realisasi pendapatan yang di capai sebesar 1,5 triliun atau 40,52% dari target pendapatan yang ditetapkan sebesar 3 triliun.

Pimpinan sidang dalam kesempatannya menyampaikan bahwa hasil penyampaian laporan semester pertama tahun anggaran 2020 akan di bahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam rapat kerja. Setelah mendengarkan penyampaian laporan semester pertama tahun anggaran 2020 DPRD kembali mendengarkan penyampaian pengantar rancangan Kebijakan Umum (KUA) APBD, rancangan Prioritas dan Plafon anggaran sementara (PPAS) APBD tahun 2021.

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dalam kesempatan selanjutnya menyampaikan pada tahun 2019 pemerintah pusat mengeluarkan regulasi baru peraturan pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dalam rangka menjaga tiga pilar tata pengelolaan keuangan yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif pengelolaan keuangan daerah yang merupakan acuan dalam penyusunan RAPBD 2021. Dalam penyusunan KUA dan PPAS 2021, pemerintah daerah Sulawesi Tengah juga sudah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 tahun 2019 terkait dengan perubahan Klasifikasi, Kodefikas, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah.

Lanjutan, asumsi-asumsi yang digunakan dalam rancangan umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara tahun 2021 yang di ajukan untuk di bahas dalam sidang paripurna adalah Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN, Laju Inflasi, pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat pengangguran dan Kemiskinan. Seperti Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN yakni pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2021 sebesar 4,5 - 5,5% Dan Laju inflasi pada  bulan april 2020, Indeks harga Konsumen (IHK) Gabungan Dua daerah di provinsi Sulawesi tengah yaitu kota palu dank ab. Banggai mengalaami kenaikan sebesar 0,24% dari 105,37% pada  maret 2020 menjadi 105,62% pada april 2020.

Bagikan :
Beri Komentar :
Selamat Ulang Tahun