Loading...
DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Mendengarkan Pemaparan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tentang Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2020
 Senin, 14 September 2020

Sumber : IT Humas DPRD Prov. Sulteng

DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menggelar rapat paripurna masa persidangan ke III tahun 2020  untuk mendengarkan penyampaian pidato pengantar Gubernur Sulawesi Tengah dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD (KUPA) dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS-P) tahun 2020. Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD pada hari Senin (14/092020) di pimpin langsung oleh ketua DPRD Prov. Sulteng HJ. Nilam Sari Lawira, SP., MP dan di ikuti seluruh anggota DPRD, Wakil Gubernur Sulteng, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Sulawesi Tengah.

Dalam pidato pengantar Gubernur yang diwakili oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah HJ. Rusli Bacco Dg. Pallabi bahwa pandemi covid-19 menjadi bencana kesehatan dan kemanusian yang berimbas ke masalah sosial, ekonomi, bahkan ke sektor keuangan. Gejolak ekonomi yang di akibatkan pandemi covid-19 yaitu menurunnya daya beli masyarakat sehingga mengakibatkan ekonomi jatuh cukup mendalam, pandemic juga menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha, dan melemahnya perekonomian sehingga menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor ke beberapa negara terhenti.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2002 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menyebutkan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD (KUA), keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antarkegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dari tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk berjalan, keadaan darurat, dan keadaan luar biasa.

Permasalahan utama yang sekarang di hadapi adalah pandemi covid-19 yang berdampak refocusing anggaran APBD Prov. Sulteng tahun 2020 serta pemangkasan anggaran belanja barang/jasa dan belanja modal dalam rangka penanganan virus corona, yang sudah dilakukan beberapa kali perubahan berdasarkan amanat peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi covid-19 dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan dengan sesuai Inpres No 4 Tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, relokasi anggaran serta pengadaaan barang/jasa, PERMENDAGRI No 20 tahun 2020 tentang percepatan penanganan covid-19 dan keputusan bersama menteri dalam negeri dan menteri keuangan No. 119/2813/sj no 177/kmk.07/2020. 

Asumsi-asumsi yang digunakan pemerintah daerah dalam KUPA dan PPAS-P tahun anggaran 2020, yakni pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%, inflansi 3,1% suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,4% dan nilai tukar rupiah yang melemah, inflasi gabungan dua kota pada tahun 2020 sebesar 0,43% sedangkan inflasi tahun kalender dari desember 2019 hingga juni 2020 sebesar 0,60% dan inflasi tahun ke tahun  dari Juni 2019 hingga Juni 2020 sebesar 1,07%, pertumbuhan PDRB perkapita Provinsi Sulawesi Tengah selama periode tahun 2015-2019 menunjukan trend yang positif yaitu sebesar 18,13%, berdasarkan data rilis BPS angka pengangguran dan kemiskinan di Sulawesi Tengah bulan Maret tahun 2020 berjumlah 398,73 ribu jiwa atau sebesar 12,92% dari seluruh penduduk mengalami penurunan hingga 5,30% dibandingkan pada bulan September tahun 2019 sebesar 404,03 ribu jiwa atau  13,18%.

Mengacu pada beberapa kondisi tersebut maka pada perubahan anggaran tahun 2020 alokasi anggaran baik pendapatan maupun belanja dapat digambarkan dalam rancangan KUPA-PPAS perubahan tahun 2020.

Bagikan :
Beri Komentar :